Gaji Guru MDA di Selat Panjang Belum Dibayar, Utangpun Menumpuk

PERAWANGPOS - KETUA Pengurus Guru Honor Madrasah Selatpanjang dan Sekitarnya (PGHMS) Muhammad Mansur ST meminta DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong pemerintah daerah membayarkan gaji.

Dia mengakui dan telah mendapatkan gambaran bahwa dana hibah dari Pemkab Meranti kepada Kemenag untuk membayar 3115 guru honor madrasah di seluruh wilayah Kepulauan Meranti akan terkena rasionalisasi.

Namun dia tetap berharap agar rasionalisasi tidak terjadi terhadap anggaran mereka tersebut. Karena bantuan hibah tersebut digunakan untuk membantu pendidikan daerah.

"Kalau dapat jangan dikurangi lagi jumlahnya. Karena itu untuk membantu pendidikan daerah ini. Tapi kalaupun harus dirasionalisasi, jangan besar, agar kami bisa membayar utang akibat tidak gajian selama lebih dari 8 bulan," harapnya.

Untuk diketahui saat ini dana hibah bagi Pemkab Meranti dipergunakan untuk membayar gaji guru madrasah, baru selama dua bulan yakni bulan Januari dan Februari. Sementara sisanya belum bisa dibayarkan karena tidak tersedia anggaran di kas daerah.

"Mudah-mudahan dalam pertemuan hering nanti bisa ada solusi agar anggaran dari Pemkab Meranti bisa dicairkan segera. Kemudian dapat dicarikan solusi juga untuk pembayaran gaji pada tahun depan," tambahnya.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan SE yang dikonfirmasi, senin (7/11) mengatakan pertemuan dengan perwakilan guru madrasah akan dilakukanakan dilaksanakan Rabu (9/11) mendatang. Pertemuan itu akan dilaksanakan di gedung DPRD yang telah dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB.
"Kami akan menerima kedatangan mereka dengan baik. Kita akan carikan solusi yang terbaik," katanya.

Fauzi juga menjelaskan keuangan daerah saat ini sangat minim. Sehingga pembayaran bantuan hibah tersebut belum bisa dibayarkan segera.

Sumber : Riau pos