Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Menurut PP itu, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk menambah aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan.
“Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebesar Rp 6.827.891.000.000,00 (enam triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah),” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 29 Desember 2016 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. (JDIH Kemenkumham/ES)
Related Posts :
Eks Napi Koruptor Jadi Komisaris Anak Perusahaan BUMN, ICW Angkat Suara
Bulog Pastikan Ganti Beras Bansos Tak Layak Konsumsi
Peneliti di Wuhan Klaim Varian Covid-19 yang Lebih Mematikan akan Segera Muncul
Pemprov DKI Cairkan Dana Rp 637 Miliar untuk Bantu Lansia, Anak dan Penyandang Disabilitas
Efektivitas Vaksin Moderna Capai 93% dalam 4-6 Bulan Setelah Dosis Kedua