Penulis : Dimaz Akbar
Selasa 31 Oktober 2017
Probolinggo,KraksaanOnline.com - DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (30/10/2017) malam kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2018.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Musayyib Nahrawi ini dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Serta Forkopimda, instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.
Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.
Terhadap PU Fraksi Partai Nasdem, salah satu jawaban yang disampaikan jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo tahun 2016 sebanyak 1.230.151 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 713.015 jiwa (57,96%) di tahun 2017 telah terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan nasional/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan rincian peserta Jamkesmas/PBI yang didanai oleh APBN 663.080 jiwa, PBI yang didanai oleh APBD Kabupaten Probolinggo 3.720 jiwa dan mandiri (PNS/Pekerja swasta, lain-lain) 46.215 jiwa.
Di tahun 2018, rencananya akan dilakukan penambahan jumlah masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk didaftarkan menjadi penerima bantuan iuran (PBI) yang didanai oleh APBD Kabupaten Probolinggo sebesar 2000 jiwa dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 1.500.000.000 sehingga total jumlah PBI yang didanai oleh APBD Kabupaten Probolinggo menjadi 5.720 jiwa.
Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan bahwa pengalokasian anggaran pada APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2018 baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung diprioritaskan untuk mendukung tema pembangunan tahun 2018.
Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawabannya adalah terhadap usulan pemasangan PJU di jalan kabupaten dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
Kemudian Fraksi PPP, salah satu jawaban yang disampaikan pada RAPBD tahun 2018 menjadi penurunan dibandingkan APBD tahun 2017 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan karena potensi pajak dan retribusi serta lain-lain pendapatan secara regulasi dan kondisi di lapangan mengalami penurunan.
Pendapatan dari BLUD RSUD Waluyo Jati Kraksaan turun kurang lebih Rp 12 miliar, potensi pajak BPHTB karena traksaksi pengalihan hak atas tanah, ABT bahwa potensi air bawah tanah berubah menjadi air permukaan dan penerimaan BOS yang semula menjadi bagian dari PAD menjadi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Terkait dengan pemungutan pajak hotel dan restoran dilakukan secara self assesment tidak berdasar traksaksi lagi dan secara berkala dilakukan pengawasan dan mengarah menggunakan billing sistem.
Lalu terhadap PU Fraksi PDIP-Hanura, salah satu jawaban yang disampaikan musrenbang merupakan model perencanaan partisipatif yang diikuti oleh semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa. Dalam musrenbang desa dibahas dan disepakati program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk tahun yang akan datang serta tim delegasi desa yang akan mewakili pada forum musrenbang kecamatan. Dengan demikian, tim delegasi desa diharapkan terdiri dari orang-orang yang dipercaya memahami betul usulan yang akan diajukan pada musrenbang kecamatan.
Terakhir Fraksi Gerindra, salah satu jawaban yang ingin disampaikan adalah untuk menjamin keawetan jalan rabat beton yang sudah terbangun akan diberlakukan pemeliharaan secara periodik yaitu pemeliharaan rutin pada tahun kedua, ketiga dan keempat. Sedangkan pada tahun kelima akan dilakukan pemeliharaan berkala karena diperkirakan pada tahun kelima tingkat kerusakan sudah lebih dari 35%.
Untuk tahun 2017 kegiatan meterisasi yang sudah terealisasi sebanyak 32 meterisasi yang terbagi menjadi 2 UPJ meliputi UPJ Kraksaan 15 titik meterisasi dan UPJ Probolinggo 17 titik meterisasi. Untuk rencana rasionalisasi PJU belum ada, masih melanjutkan kegiatan meterisasi sampai 24 kecamatan.(maz)
Editor : wan